Ketua Komisi I DPRD Halsel, Munawir Hi Bahar, menegaskan bahwa proyek ini harus diselesaikan sesuai target yang telah ditetapkan. Usai RDP, Komisi I langsung melakukan inspeksi lapangan ke lokasi pembangunan sekolah terpadu guna memastikan progres pekerjaan.
Pekerjaan Tak Kunjung Rampung, DPRD Beri Peringatan
Saat berada di lokasi, Munawir mempertanyakan kelanjutan proyek yang seharusnya sudah rampung, mengingat pelaksanaannya berlangsung sejak 2023. Dirinya mendesak kontraktor, Ko Hin, untuk memberikan kepastian penyelesaian.
“Kira-kira pekerjaan ini kapan bisa selesai? Apakah bisa tuntas dalam waktu dekat?” tanya Munawir kepada Ko Hin dan pengawas teknis.
Politisi PKS itu menekankan bahwa proyek ini tidak bisa terus-menerus mengalami keterlambatan, terlebih sudah ada adendum sebelumnya.
“Sesuai rekomendasi kami saat RDP, kami meminta pihak kontraktor menambah tenaga kerja agar pekerjaan lebih cepat selesai sesuai target,” ujarnya.
Komisi I juga menegaskan bahwa mereka belum bisa menyetujui penambahan anggaran atau waktu pekerjaan sebelum ada kepastian penyelesaian dari kontraktor.
“Kalau sampai Maret tidak selesai, kami di Komisi I harus mengambil langkah tegas,” tegas Munawir.
Kontraktor Minta Perpanjangan Waktu, DPRD Masih Ragu
Menanggapi desakan tersebut, pihak kontraktor menyatakan kesanggupan untuk menambah tenaga kerja. Namun, mereka juga meminta adendum kedua karena adendum pertama akan berakhir pada 20 Februari 2025.
“Kalau masih diberikan waktu, kami upayakan selesai Maret. Kami minta dukungan agar bisa sesuai target,” ujar pengawas teknis Asis.
Sementara itu, Ko Hin mengaku belum bisa memastikan kapan proyek akan benar-benar rampung.
“Saya belum bisa pastikan selesai Maret atau Juni, tapi saya akan maksimalkan tenaga kerja agar lebih cepat selesai,” katanya.
Ia juga menegaskan bahwa jika nantinya dinas pendidikan dan DPRD berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan tidak mendapatkan izin perpanjangan, maka dirinya siap menerima konsekuensi putus kontrak.
“Saya akan menindaklanjuti rekomendasi DPRD. Kalau nantinya kontrak diputus, ya saya siap,” cetusnya.
Dinas Pendidikan Tunggu Koordinasi dengan BPK
Kepala Dinas Pendidikan Halsel, Siti Khodijah, mengatakan pihaknya belum bisa memastikan apakah permintaan adendum akan disetujui.
“Kami akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan BPK perwakilan Maluku Utara. Jika diperbolehkan, baru kami bahas dengan Komisi I dan kontraktor,” katanya.
Meski Dinas Pendidikan dan kontraktor mengklaim progres pekerjaan telah mencapai 85 persen, Komisi I masih meragukan hasil finishing proyek tersebut.
“Kami berusaha agar sekolah ini bisa segera digunakan,” pungkas Siti Khodijah.
Diketahui, proyek pembangunan Sekolah Unggulan ala Rusia ini menelan anggaran sebesar Rp 34,94 miliar. Proyek ini ditangani PT Citra Putera La Terang, perusahaan milik Ko Hin, yang juga dikenal sebagai pemilik Kaffe Fortune.
Penulis Adeli La Amu
Editor Redaksi MakianoPost
