Ketidakhadiran sejumlah OPD (Organisasi Perangkat Daerah) pada agenda rapat, mengundang reaksi sejumlah anggota DPRD Halmahera Selatan.
Masdar Mansur Anggota DPRD sekaligus Wakil Ketua Komisi III, Sekaligus Anggota Fraksi Perjuangan Demokrat Menyampaikan,"Bupati selaku pimpinan Daerah harus tegas terhadap pimpinan OPD yang tidak Profesional dalam menjalankan tugasnya" Ungkap Masdar di hadapan awak Media menyampaikan Kekecewaannya.
ia juga mengatakan bahwa kami DPRD dan Bupati adalah Mitra kerja, untuk itu Kami Fraksi Perjuangan Demokrat menyesali atas Perbuatan yang di Lakukan OPD di Halmahera Selatan, ketika di tanya terkait kehadiran OPD Masdar Menyampaikan, "Hanya satu saja yang hadir yaitu Dukcapil,' Ungkapnya.
Pokir sendiri merupakan usulan dari DPRD untuk pengadaan barang dan jasa, yang diserap melalui aspirasi masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk proyek. Olehnya itu rapat dengar pendapat menjadi hal yang sangat urgensi dalam menelaah dan menyelaraskan aspirasi dengan rencana pembangunan daerah, yang mana hal ini dapat diintegrasikan ke dalam e-Planning daerah.
Rapat tersebut, turut di hadiri sekertaris daerah. Ketika di konfirmasi terkait ketidak hadiran OPD Sekda bungkam tanpa keterangan.
Masdar ini mengungkapkan, " Hal ini menjadi catatan kami DPRD Secara Kelembagaan",Tutupnya,**
Penulis Adeli La Ammu
Editor Redaksi MakianoPost
