Hal ini menimbulkan rasa kekecewaan yang mendalam dari sejumlah masyarakat, atas kebijakan pemerintah daerah yang parsial.
Pembangunan infrastruktur jalan, tentunya berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama di wilayah pedesaan, dengan meningkatkan aksesibilitas, mobilitas, dan distribusi barang serta jasa.
Kondisi jalan Desa Ngokomalako Kecamatan Kayoa Utara Kabupaten Halmahera Selatan, menimbulkan berbagai masalah, yaitu sulit dilalui, bahkan Membahayakan pengguna jalan. Sikap masyarakat merasa seakan diasingkan oleh pemerintah daerah.
Janji Politik sejumlah anggota DPRD Provinsi Maluku Utara hingga Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Selatan sebelumnya dipertanyakan. Sejak pelaksanaan reses dalam rangka menyerap aspirasi, kerap kali memberikan janji - janji politik bahwa jalan desa ngokomalako sepanjang 650 Meter bakal di aspal. Tetapi hingga kini janji politik itu tak kunjung direalisasi.
Thusry Karim selaku Ketua Lembaga Aspirasi Indonesia Kabupaten Halmahera Selatan Menyampaikan, " Dalam Ketentuan UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan telah diatur jelas, bahwa penyelenggaraan jalan desa, termasuk pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan merupakan kewenangan pemerintah kabupaten, Olehnya itu pemda kabupaten halmahera selatan wajib melaksanakan pembangunan jalan desa ngokomalako" Tegas Bung Thusry Aktivis Anti Korupsi Maluku Utara.
Bung Thusry juga menambahkan, "APBD Kabupaten Halmahera Selatan menembus angka Rp2.008 triliun, Ironis jika ditahun anggaran 2025 ini jalan desa ngokomalako sepanjang 650 meter tidak bisa di aspal ini merupakan aib daerah yang tidak terhindarkan" Sesal thusry.
Ketua Lembaga Aspirasi Indonesia Kabupaten Halmahera Selatan ini juga mengharapkan, "Pemda Halamhera Selatan serta Anggota DPRD Dapil Makian - Kayoa, sangat kita harapkan agar mengakomodir permasalahan jalan desa ngokomalako sebagai program prioritas tahun anggaran 2025 ini " Tutupnya
Penulis Jumardin Gaale
Editor Redaksi MakianoPost
